Selasa, 22 Februari 2011

Perencanaan dan Pengoperasian Angkutan Umum

A. Perencanaan Jangka Pendek Vs Jangka Panjang

Definisi dan Muatan
Perencanaan didefinsikan sebagai kegiatan perumusan tindakan dan ukuran yang sesuai dan dilakukan dalam rangka mengubah sistem yang ada kepada bentuk di masa mendatang untuk memenuhi perkiraan permintaan dan disesuaikan pada tujuan dan sasaran.tertentu. Perencanaan transportasi angkutan umum, meliputi 4 tahapan dasar dalam perencanaan, yang meliputi (Allan Black, 1995):
a.       Analisis kondisi saat ini sebagai gambaran untuk mengidentifikasi masalah dan menemukan penyebab dan faktor-faktor dasar yang mempengaruhi.
b.      Meramalkan kondisi di masa mendatang termasuk tingkat permintaan transportasi bus di masa mendatang.
c.       Perumusan dan analisis alternatif rencana dan tindakan.
d.      Evaluasi dan seleksi/formulasi rencana (jangka panjang) yang tepat
Secara tipikal, perencanaan jangka panjang pada sektor transportasi bus berhadapan dengan isu-isu seperti:
·         Pengadaan untuk penggantian persediaan baru (dari berbagai variasi tipe).
·         Pembangunan fasilitas terminal baru dan pemeliharaannya (atau perluasan dari yang ada saat ini).
·         Re-organisasi  jaringan dan pelayanan, khususnya yang berkaitan dengan pengoperasian angkutan moda-moda lainnya pada daerah yang sama.
·         Perencanaan keuangan jangka panjang.
Telah terjadi pergeseran di banyak negara dari penanaman modal kepada pengelolaan fasilitas eksisting sebagai langkah terbaik, sehingga sebuah bentuk perencanaan baru diperlukan, yang disebut bentuk perencanaan terfokus pada pengoperasian jangka pendek dan produktivitas dari infrastruktur eksisting, proses dan pelayanan. Sama dengan perencanaan jangka panjang tradisional, perencanaan jangka pendek juga memiliki susunan sekitar 4 tahapan kegiatan, sebagai berikut:
a.       Identifikasi masalah melalui pengumpulan data yang sesuai.
b.      Perancanangan tindakan alternatif.
c.       Analisis dan evaluasi pengaruh dari aspek-aspek lain (misal: biaya) dari setiap alternatif.
d.      Formulasi akhir dari alternatif yang paling tepat.
Perbedaannya adalah pada tahapan peramalan yang memang tidak diperlukan, sesuai tujuan dari proses ini adalah untuk merumuskan rencana dan strategi jangka pendek. Perencanaan jangka pendek seuai pengertian di atas didefinisikan (Wilson, 1984) sebagai "proses monitoring operasi sistem angkutan umum dan modifikasi perencanaan yang dapat dilaksanakan sampai jadwal berikutnya, secara umum dalam periode 1 tahun".
Implikasi dari definisi perencanaan angkutan umum jangka pendek di atas adalah bahwa jenis tindakan atau ukuran yang sesuai sebagai tujuan perencanaan, adalah perubahan skala kecil pada jaringan (misal: rute baru, perluasan atau perubahan yang ada saat ini, perubahan jadwal waktu dan frekuensi).



Muatan dari Perencanaan Jangka Pendek
Definisi perencanaan jangka pendek memiliki tujuan untuk menetapkan tipe modifikasi yang dilakukan terhadap sistem dalam jangka pendek, misal: dalam satu sampai tiga tahun. Skala waktu ini membantu  mengidentifikasi jenis perubahan dan tindakan dalam perencanaan, yang hasilnya dapat dikelompokkan dalam 2 kategori sebagai berikut (Allan Black, 1995):
a.      Perubahan rute:
  • Rute baru
  • Perubahan terhadap rute eksisting
  • Penyusunan kembali rute.
  • Penundaan rute
  • Pengaturan ulang struktur rute (rute ekspres, pelayanan feeder)
b.      Perubahan operasi:
  • Frekwensi dan jadwal baru
  • Jam operasi baru
  • Jenis penjadwalan baru
  • Perubahan waktu singgah atau waktu perjalanan (bila kondisi lalu-lintas berubah)
  • Perubahan tarif (struktur tingkat tarif yang lebih disukai dan perkiraan dampaknya).
Aktifitas perencanaan jangka pendek, pada dasarnya adalah proses perencanaan permanen yang sedang berjalan yang dibentuk dalam struktur perusahaan. Data dikumpulkan secara terus menerus, area permasalahan diidentifikasi dan alternatif tindakan dirumuskan dan dievaluasi secara berkelanjutan.
Persyaratan yang diperlukan, adalah adanya kejelasan tujuan dan sebuah kebijakan operasi yang diformulasikan dalam perusahaan, serta mempertimbangkan pilihan dan kebutuhan masyarakat, sekaligus permintaan dari dewan pengawas.

B.   Pengumpulan Data
Pengumpulan data termasuk seluruh proses pengumpulan informasi yang diperlukan, tidak hanya dalam rangka memonitor kinerja sistem dan potensi masalah yang aktual, tetapi juga dalam rangka mengidentifikasi pilihan dan kebutuhan perjalanan masyarakat. Definisi ini penting untuk dimasukan dalam tahap pengumpulan data sebagai berikut (Allan Black, 1995):
·         Data penggunaan kendaraan dan biaya operasi (termasuk pemeliharaan).
·         Waktu perjalanan dan tundaan.
·         Kebutuhan perjalanan dan informasi sikap/perilaku masyarakat
·         Saran/usulan dan partisipasi dari pengemudi bus.
Informasi yang terkumpul dianalisa oleh perencana dalam proses perencanaan jangka pendek melalui metode statistik yang relevan, dan usulan tindakan secara reguler disampaikan kepada dewan direksi dan/atau badan  pengawas untuk menetapkan keputusan dan tindakan yang diperlukan.

C.   Identifikasi Masalah
Tahap ini dalam proses perencanaan jangka pendek, secara tipikal dilihat dari tingkat pelayanan yang memburuk, seperti tingkat penggunaan kendaraan yang over capacity, atau permasalahan keandalan, atau tidak efisiennya pelayanan, yang diindikasikan dengan rendahnya tingkat penggunaan kendaraan.
Salah satu cara yang digunakan untuk mengidentifikasi masalah adalah melalui penggunaan standar pelayanan (Allan Black, 1995). Ukuran pelayanan dan standar pelayanan digunakan oleh organisasi badan transportasi di seluruh dunia.
Saran-saran adalah metode lain yang digunakan untuk mengidentifikasi masalah, terutama berkaitan dengan aspek-aspek operasi yang mana masyarakat peduli tentang ini. Saran-saran umumnya didapat dari penumpang, pengemudi atau personal lainnya, kelompok komunitas, dan kelompok bisnis.

D.  Perumusan Rencana dan Partisipasi Masyarakat
Setelah mengidentifikasi masalah, langkah selanjutnya adalah berkaitan dengan perumusan rencana jangka pendek untuk bertindak, yang biasanya termasuk beberapa rencana jangka pendek yang juga melibatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya.
Rencana diformulasikan dan dipilih salah satu dari 2 metode yang umum digunakan (Allan Black, 1995). Metode pertama, adalah dengan menggunakan seorang perencana berpengalaman yang bertanggung jawab untuk mengembangkan satu tindakan atau lebih untuk memecahkan masalah yang ada. Untuk perubahan penjadwalan, umumnya hanya satu solusi, tetapi untuk perubahan jalur rute mungkin terdapat beberap alternatif yang harus dipilih. Tiap alternatif harus layak dan peka terhadap perkiraan biaya, penggunaan kendaraan, dampak terhadap pendapatan diperoleh dari tahap analisis ini.
Metode kedua adalah dengan melakukan diskusi meja bundar dengan member staff, perencana, engineer, dan ahli penjadwalan, dengan tugas melakukan analisis sejenis. Metode diskusi kelompok sering digunakan bila sumber daya terbatas, ketika proposal rencana kontroversial, atau ketika sejumlah rencana dipertimbangkan bersama.
Ujian terakhir dari usulan rencana datang ketika menghadapi reaksi dari masyarakat dan pandangan dari pengambil keputusan yang terutama peduli terhadap konsekuensi politis.
Sehubungan dengan partisipasi masyarakat, rencana tindak dapat dipisah dalam 2 kelompok:
a.       Perubahan kecil, seperti perubahan waktu operasi, atau penambahan bus pada rute atau menghilangkan sesuatu dari itu. Perubahan ini secara tipikal hanya memerlukan persetujuan internal dari kepala penjawalan, atau perencanaan dapat dilaksanakan pada saat pengemudi selanjutnya diperoleh sepanjang tidak ada kendala finansial.
b.      Perubahan besar, seperti perubahan jaringan. Ini umumnya dilakukan melalui partisipasi masyarakat pada beberapa tahapan dalam prosesnya, sehingga masyarakat secara luas dapat menerima.
Alternatif cara untuk membuat masyarakat peduli terhadap usulan perubahan adalah sebagai berikut:
a.       Pertemuan Terbuka, dimana masyarakat dapat hadir dan menyatakan pandangannya.
b.      Ujicoba usulan berdasarkan pengalaman, misal selama 6 bulan, sehingga masyarakat dapat mencoba dan menyatakan pandangannya.
c.       Melakukan perubahan secara bertahap, dalam rangka memperoleh pandangan dan tanggung jawab masyarakat.

3 komentar:

Tatang Mulyawan mengatakan...

Kang Jupri..ini mah teori yang cocok di lua negeri...kumaha ari di Indonesia..nu perencanaan angkutanna acah kadut? kebijakanna teu paruguh.

Fandi Zaenal mengatakan...

Ya setuju kang Tatang, khususna di Bogor pan ayeuna tos jadi kota angkot. Kalobaan angkotna..malah jadi macet..kumaha yeuh perecanaanna?

Mang Jupri mengatakan...

Salam Kang Tatang jeung Fandi..Iya betul leres pisan..di nagara urang mah perencanaan angkutan banyak dipolitisasi..alasan untuk peningkatan PAD lah, dsb..Memang sulit membenahi masalah angkutan umum di Indonesia..diperlukan visi yang jelas dari Pemimpin Negeri dan juga Pemimpin Daerah.